Pengakhiran KSO PT MH, Penambang Diminta Tertib Bayar Pajak.

Bupati saat dikonfirmasi sejumlah wartawan
Lumajang, Pojok Semeru
Setelah penandatanganan surat kesepakatan pengakhiran pengoprasian KSO Nomor 16 Tahun 2005, yang dalam surat kesepakatan tersebut dalam salah satu poin yang tertuang PT Mutiara Halim (MH) juga bakal menyerahkan aset timbangan Pasir hasil galian golongan C kepada pihak Pemerintah daerah, namun setelah ada penguasaan hak nantinya apakah pemerintah daerah yang bakal melakukan pengelolaan terhadap pengoprasian timbangan tersebut, Bupati Lumajang Thoriqul Haq saat dikonfirmasi mengatakan, dirinya masih belum bisa memutuskan saat ini, namun ia menjelaskan bahwa untuk mengelola dan melanjutkan Timbangan pasir yang ada untuk dioprasionalkan setelah ada penyerahan kepada pemkab Lumajang, tentunya perlu pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah provinsi jatim ataupun pemerintah pusat.

"Kami masih belum bisa memutuskan, karena dalam aturannya pengelolaan jasa timbang bukan kewenangan pemerintah daerah melainkan kewenangan pemerintah Pusat, dalam waktu dekat kami akan berkonsultasi dulu ke pemerintah provinsi dan pusat dalam pengelolaan tata niaga pasir yang ada",Ujarnya. Kamis (4/7/2019)

Dengan Pengakhiran KSO PT MH, Bupati berharap ada peningkatan PAD, selain itu upaya pemkab Lumajang dalam pengakhiran KSO tersebut adalah harapan dari pada para penambang yang ada diLumajang, sehingga Ia berharap ada kesadaran untuk tertib membayar pajak bagi para penambang.

"Untuk para penambang pasir agar melakukan penyadaran membayar pajak kepada pemerintah daerah, karena pengakhiran dari KSO ini juga menjadi harapan bagi para penambang, dan kami berharap ada imbal balik yang sepadan dari rekan-rekan penambang ",Pungkasnya. (bas).
Load disqus comments

0 Comments