Ribuan Warga Purwodadi Beristighosah Bersama KH. Abdul Mujib Imron

Saat acara Istighosah berlangsung
Pasuruan, Pojok Semeru
Ada tradisi keagamaan yang terpelihara dengan baik di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Istighosah Jumat Legi, namanya.

Kegiatan yang berlangsung Jumat (19/10/2019) tersebut, dijalankan secara aktif oleh Majlis Istighosah Jumat Legi, PCNU Kabupaten Pasuruan,MWC NU Kecamatan Purwodadi dan Ranting NU Dawuan Sengon. Selain istighosah, juga dilangsungkan tahlil atas wafatnya mantan Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi.

Dalam kesempatan itu, kurang lebih 500 undangan yang hadir. Mereka kompak istighosah bersama Wakil Bupati Pasuruan KH Abdul Mujib Imron dan Muspika Purwodadi.
Wakil Bupati Pasuruan yang sering disapa Gus Mujib mengungkapkan, istighosah Jumat Legi dirintis oleh KH M Ghozali Huda sejak tahun 1985. Hingga kini, jumlah jamaah mencapai ribuan. Mereka rutin menggelar istighosah tiap sebulan sekali.

“Khusus kali ini, sekalian kita barengkan dengan tahlil Mbah Hasyim Muzadi sekaligus Pendakian Pertama Beliau. Sepeninggal beliau, kami teruskan jamiyah ini sekalipun dengan tertatih, keliling dari masjid ke masjid se-Cabang Purwodadi. Semoga Allah menguatkan pundak saya,” paparnya.

Gus Mujib mengapresiasi acara tersebut. Pihaknya mendoakan semoga istighosah tetap menjadi acara rutinan tiap bulan, tetap berjalan terus dan berkembang dilaksanakan sebagai perekat umat Muslim, khususnya NU.

“Karena ini adalah budaya kita yang harus tetap kita jaga keberadaannya dan sebagai bagian doa warga Pasuruan untuk kemajuan Kabupaten Pasuruan semakin bermanfaat dan berdampak positif untuk warganya,” tegasnya.
Wakil Bupati Pasuruan, KH. A. Mujib Imron, menegaskan komitmen Pemerintah Daerah berdasarkan Visi dan Misi Bupati, akan membangun Kabupaten Pasuruan berbasis keluarga dan memiliki karakter.

“Pemerintah kabupaten Pasuruan melalui Visi Misi Bupati bertekad membangun Pasuruan berbasis keluarga dan Karakter,” tutupnya.(Aa).

Read more

Masyarakat Pertanyakan Biaya PTSL Desa Sentul.

Foto Ilustrasi
Pasuruan, Pojok Semeru
Program nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang seharusnya ditujukan untuk memudahkan warga dalam mengurus sertifikat tanah, justru seakan menjadi lahan dugaan pungutan liar (pungli) bagi segelintir oknum. Seperti yang terjadi di Desa Sentul, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.

Setelah panitia PTSL terbentuk lalu mensosialisasi kepada para calon peserta program PTSL terkait biaya yang harus dibayar, yaitu besarannya sekitar Rp 500 ribu dan ada yang membayar sampai Rp 700 ribu.

Diduga besaran biaya pembuatan sertifikat tanah kolektif ini, sudah diberlakukan oleh panitia tersebut, sejak adanya program prona, pada tahun - tahun sebelumnya yang saat ini nama program tersebut berganti menjadi PTSL.

Seperti yang disampaikan AR (40) warga dusun Krajan, desa Sentul, menuturkan, besaran biayanya yang diminta Rp 500.000 dan ada juga yang membayar sampai Rp 700.000. Dugaan pungli tersebut mencuat di masyarakat, sejak masyarakat tahu dari tanyangan telivisi sebelum Pilpres yang saat itu dalam acara televisi tersebut Presiden Jokowi membagikan Sertifikat tanas secara simbolis disejumlah daerah dan ternyata program tersebut gratis.

"Kami baru mengetahui program prona pada waktu melihat presiden Jokowi secara simbolis membagikan bantuan sertifikat tanah secara gratis kepada ribuan warga diacara televisi",Ujarnya, Jumat (20/10/2019).

Hal senada yang disampaikan HD (45) warga Dusun Gunting, Desa Sentul, pihaknya merasa keberatan dengan adanya PTSL di desa Sentul yang dalam tiap pembayarannya oleh panitia tidak diberikan bukti sah semisal kwitansi, Lanjutnya Dengan adanya bukti pembayaran yang sah, harapnya warga bisa tahu bahwa uang yang sudah terbayarkan digunakan untuk pembayaran apa saja.

"Saya keberatan dengan penarikan biaya pembuatan sertifikat melaui program ini, panitia tidak memberikan kwitansi secuil pun bukti pembayaran pengurusan PTSL ini",Kesalnya.

Ditempat lain, RN (40) Warga dusun kebonjati, Desa Sentul, menyanyangkan dengan adanya penarikan biaya PTSL yang dirasa melebihi dari ketentuan yang ada, namun bentuk keberatan tersebut seakan tak digubris oleh panitia PTSL

"Keberatan sekali pada waktu sosialisasi PTSL dan panitia semua calon pemohon sudah menyampaikan bentuk keberatan kepada panitia,seakan panitia dalam penarikan biaya pendaftaran PTSL sebesar Rp 500 ribu terlampau melebihi yang sudah ditetapkan pemerintah pusat dimana ketetapan tersebut tercantum pada SKB3 Mentri",Pungkasnya.

Hingga berita ini dimuat, belum ada pernyataan resmi untuk mengklarifikasi terkait rincian penggunaan pembiayaan tersebut, baik dari pihak Panitia maupun Kepala Desa Sentul itu sendiri. (Aa).

Read more

Pelantikan Presiden RI, DPC PDI Perjuangan Dan Lanusa Bersama Untuk Indonesia Maju

Acara tasyakuran dikantor DPC PDI P Lumajang
Lumajang, Pojok Semeru
Bertepatan dengan pelantikan Presiden Jokowi Widodo dan Wakil Presiden KH. Makruf Amin, di Jakarta, Minggu (20/10/2019), DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lumajang, juga mengadakan acara tasyakuran dan doa bersama dikantor DPC Dijalan Sukarno Hatta Kecamatan Sukodono.

Tampak hadir seluruh pengurus harian DPC , PAC, dan seluruh ranting serta lembaga parsipan relawan semisal Laskar Nusantara juga hadir membaur dalam acara tasyakuran tersebut.

Dalam kata sambutannya Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lumajang, H. Solikin SH., mengatakan kemenangan Joko Widodo dan KH. Makruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden bukanlah kemenangan Partai pengusung dan para relawan, melainkan ini bentuk kemenangan Demokrasi dan seluruh masyarakat Indonesia.

"Kemenangan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu adalah kemenangan kita bersama, yaitu kemenangan seluruh rakyat Indonesia",Ujarnya, Minggu (20/10/2019).

Selain itu, Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang ini juga menceritakan keberhasilan Presiden Joko Widodo selama memimpin negeri ini pada periode sebelumnya, kebijakannya yang lebih condong terhadap kesejahteraan rakyat dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat luas.

"Dana Desa lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dipelosok negeri",Terangnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua LSM Laskar Nusantara (Lanusa) Kabupaten Lumajang Decky Agung Setyobudi, SE., perjuangan untuk membangun sumberdaya manusia dan peningkatan ekonomi serta kearifan lokal masih panjang, sehingga dirinya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama membangun bangsa dan negara ini dengan semangat yang tinggi.

"Kemenangan ini bukanlah kemenangan sepihak dan golongan, perjuangan bangsa ini masih panjang, satukan semangat dan tekad untuk indonesia lebih maju lagi",Pungkasnya. (bas).
Read more

Warga Pertanyakan Peruntukan ADD dan DD Sentul

Kantor Desa Sentul Kecamatan Purwodadi
Pasuruan, Pojok Semeru,
Warga desa Sentul Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan kecewa
Kepada pemerintahan Desa terkait pengelolaan Anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat baik Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), Hal ini diungkapkan oleh warga Desa Sentul yang enggan nama dan identitasnya dimediakan sebut saja berinisial SL (40).

Menurutnya Transparansi pengelolaan keuangan dana desa wajib dilakukan guna memastikan bahwa desa dapat memenuhi prinsip akuntabilitas, Secara spesifik informasi publik, yang selama ini diatur dalam UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP). Dan desa menjadi salah satu institusi pemerintahan publik yang turut menjadi aktor dalam UU KIP tersebut.

Kucurangan dana desa yang diberikan pemerintah pusat diduga banyak dimanfaatkan oleh para oknum kepala desa untuk menimbun harta pribadi. Pasalnya, tidak sedikit kades yang berani untuk tidak transparan dalam mengelola dana tersebut.

"Tak sedikit kades yang tidak pernah mengajak warga bermusyawarah dalam mengelola dana tersebut. Jangankan ngajak warga, perangkat desanya sendiri tak diajak lagi musyawarah. Ini terjadi di salah satu desa, dan mungkin desa-desa lain ada juga yang begitu," jelas SL  (40) kepada awak Media, Senin (14/10/2019).

Pria itu mengungkapkan bahwa perwakilan dari masyarakat, kepala Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang justru sama sekali tidak tahu menahu berapa besaran dana desa yang diterima desa tersebut.

"Jangankan nominal (dana desa) secara total, berapa besaran pencairan tahap pertama juga yang bersangkutan  malah tidak tahu menahu. Saya tahu, karena saya bertanya, tapi yang bersangkutan tidak bisa jawab karena tidak tahu menahu sama sekali, karena sama sekali tidak diajak Kadesnya musyawarah," tuturnya.

Belajar dari kabar-kabar seperti ini, ia berharap setiap kades dapat transparan mengelola dan membelanjakan dana desa. Sebab, jika tidak transparan, bukan tidak mungkin kelak Kades dapat tersandung masalah hukum. Jika Dalam penggunaannya ada pebyelewengan yang tidak sesuai peruntukannya.

" Mengacu pada UU no 6 tahun 2014 tentang desa yang tertuang pada pasal 68, masyarakat bisa meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan hak dan kewajiban masyarakat desa ini, telah memperkuat peran masyarakat desa sebagai subjek pembangunan diwilayahnya sendiri, pengaturan in membuka peran aktif masyarakat desa dalam pembangunan diwilayah" tutupnya.

Sementara itu Kades Sentul Kecamatan Purwodadi Sugiyanto yang sebelumnya sempat dikonfirmasi, menganggap permasalahan tersebut dengan enteng, pasalnya Ia berpendapat hal tersebut sudah biasa terlebih masa mendekati Pilkades.

"Itu biasa mas, terlebih mau Pilkades seperti ini, pasti rifal politik pilkades sudah cari kesalahan pemerintahan desa yang lama",Pungkasnya. (Aa).
Read more

Merasa Dirugikan, Warga Dua Desa Pakuniran, Blokade Akses Jalan Tambang

Aksi warga dua desa saat blokade akses jalan tambang
Probolinggo, Pojok Semeru
Merasa dirugikan dengan aktifitas tambang galian bukan logam pasir dan batuan di sungai Pancar Glagas, Ratusan dua warga Desa Pakuniran dan Desa Patemon Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, Jumat (4/10/2019), menutup akses jalan desa yang menjadi keluar masuk armada bermuatan hasil tambang tersebut.

Muhri salah seorang warga desa Pakuniran yang juga ikut menolak adanya aktifitas tambang tersebut mengatakan, warga dua desa merasa tidak diuntungkan, selain jalanan bertambah rusak debu dan kebisingan kendaraan armada bermuatan tambang yang setiap harinya berlalu lalang juga sangat mengganggu aktifitas warga, bukan itu saja, warga juga merasa dibohongi oleh pihak pengelola tambang karena janji pengelola tambang tidak bakal melakukan aktifitas tambangnya dengan menggunakan alat berat semisal Beckhoe.

"Dulu janjinya tidak menambang pakai alat berat, tapi kenyataannya tidak begitu, sehingga kami sebagai warga lokal sangat dirugikan",Ujar Muhri.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Patemon, Muhamad, yang saat itu juga tampak hadir dikerumunan warga yang sedang melakukan aksi penutupan akses jalan tambang, Pihaknya hanya menuruti apa yang menjadi keinginan Warganya untuk meluapkan aspirasinya, lanjutnya, penolakan adanya tambang tersebut dikarenakan pihak pengelola tambang yang menggunakan alat berat, sehingga warga yang biasanya mencari pasir dengan cara manual sudah tidak bisa beraktifitas lagi, karena dengan adanya beckhoe tenaga manual warga tidak dibutuhkan lagi.

"Saya hanya menyampaikan aspirasi masyarakat dan keluhannya selama ini, karena dengan adanya pertambangan tersebut yang menggunakan beckhoe, masyarakat disekitar tambang sudah tidak bisa diberdayakan",Tukasnya.

Sementara itu menurut Kapolsek Pakuniran, IPTU Habi Sutoko, pihaknya bakal terus melakukan mediasi antara pihak pengelola tambang dan warga yang merasa dirugikan, tentunya, lanjut Kapolsek, pihaknya berharap agar segera ditemukan titik temu sebagai solusi agar konflik ini segera berakhir.

“Kami terus berupaya untuk melakukan mediasi agar kedua belah pihak sama-sama tidak saling dirugikan",Pungkasnya. (A).

Read more

Polresta dan Polres Probolinggo "Serbu" Makodim 0820, Sehari Sebelum HUT TNI

Keharmonisan TNI Polri saat Perayaan HUT TNI Ke 74 Tahun di Makodim 0820/Probolinggo
Probolinggo, Pojok Semeru
Jajaran Kepolisian Resort Kota dan Kabupaten Probolinggo,Jumat (4/10/2019) secara tiba-tiba mendatangi Markas Kodim 0820/Probolinggo. Para personel polisi itu membawa nasi tumpeng, dengan tujuan memberikan kejutan di HUT TNI Ke-74 tahun yang sebenarnya jatuh pada tanggal 5 Oktober.

Kejutan ini ternyata bukan hanya nasi tumpeng, tapi seluruh anggota Makodim 0820/Probolinggo dihari jadinya mendapatkan hadiah pelayanan gratis perpanjangan SIM, dan tentu saja secara simbolis Kapolres Probolinggo AKBP Edwwi Kurniyanto SH.,S.I.K., memberikan hadiah tersebut kepada perwakilan dari Anggota Kodim 0820/Probolinggo.

Kapolres Kota Probolinggo AKBP Edwwi Kurniyanto SH.,S.I.K. disela acara mengatakan, kejutan tersebut adalah sebagai wujud keakraban dan keharmonisan Polri dan TNI.

"Kita berikan kejutan untuk Pak Dandim dan Jajarannya. Kami atas nama keluarga besar Polres Probolinggo dan jajaran mengucapkan selamat Ulang Tahun TNI Ke-74, semoga di usianya yang Ke-74 semakin profesional, tetap jaya, dalam kedaulatan NKRI dan menjadi kebanggaan rakyat",ucapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Kapolresta Probolinggo AKBP Ambaryadi Wijaya,S.IK.,S.H.,M.H juga menjelaskan bahwa momentum peringatan HUT TNI ke-74 ini  kedepan akan semakin menjaga kekompakan antara TNI dan POLRI.

Surprise Polres Kota dan Kabupaten termasuk lebih awal dari HUT TNI yang jatuh esok hari, Sabtu (5/10/2019), dikarenakan pada hari Sabtunya atau hari yang bertepatan dengan HUT TNI tersebut, Dandim 0820/Probolinggo mengikuti upacara bendera di Kodam V/Brawijaya.

"Pak Dandim besok ke Surabaya, mengikuti upacara HUT TNI di Kodam V/Brawijaya jadi kejutannya saya laksanakan hari ini,"kata Kapolresta Probolinggo.

Sementara itu Dandim 0820 Probolinggo Letkol Infantri Imam Wibowo yang tidak mengetahui kejutan dari Polres Kota dan Probolinggo mengaku kaget. Pasalnya pagi masih dalam perjalanan dari kediamannya ke Makodim 0820/Probolinggo.

"Begitu masuk ke Makodim, buka pintu mobil saya kaget ada rombongan Pak Kapolres beserta jajarannya",ungkap Letkol Inf Imam Wibowo.

Pihak Kodim 0820/Probolinggo melalui Dandim, mengucapkan terimakasih banyak kepada Kapolresta dan Kapolres Probolingo beserta jajarannya semoga keakraban dan keharmonisan TNI dan POLRI  tetap terjaga selamanya. (A).
Read more

Pengelolaan Limbah Medis B3 Puskesmas Lekok Sudah Optimal

Kepala Puskesmas Lekok saat menunjukkan pemanfaatan limbah B3
Pasuruan, Pojok Semeru
Agar limbah medis serta Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari Puskesmas Lekok tidak di salah gunakan,Kepala Puskesmas Lekok dr Saiful Anam melakukan pengawasan ketat.Bahkan untuk pemusnahan limbah medis tersebut,Puskesmas Lekok bekerjasama dengan pihak ketiga.

Kepala Puskesmas Lekok dr.Saiful Anam kepada mengatakan kepada Media ini, Rabu (2/10/2019). Disela-sela kekosongannya, pihaknya melakukan pengawasan terhadap limbah medis agar tidak disalahgunakan hingga membahayakan masyarakat.Apalagi beberapa kasus yang sudah terjadi yang jelas merugikan masyarakat seperti vaksi palsu.

Menurut Saiful Anam,untuk menanggani limbah medis,Puskesmas Lekok menjalin kerjasama dengan pihak ketiga.Pihak ketiga ditunjuk karena mempunyai kewenangan dalam pemusnahan limbah medis.

"Kalau untuk penangganan dan pemusnahan kita bekerjasama dengan pihak ketiga.Tapi kita tetap awasi,"katanya sambil menambahkan,limbah medis sendiri,dibedakan menjadi dua jenis,yakni limbah padat dan limbah cair.
Untuk penangganan limgbah cair juga,lanjut Saiful Anam,pihaknya Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL).

"Kalau untuk limbah cair,kita sudah punya IPAL.Allhamdulillah IPAL tersebut masih berjalan dan cukup efektif,"katanya.(A/had).
Read more

Puskesmas Lekok Ciptakan Kampung Sehat Berbasis PHBS

Kepala Puskesmas Lekok dr.H.Saiful Anam
Pasuruan, Pojok Semeru,
Dukung Kabupaten Pasuruan sehat,Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Lekok membuat Inovasi Kampung Sehat Berbasis Pola Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) dilingkungan Desa.Rabu (2/10/2019).

Kepala Puskesmas Lekok dr.H.Saiful Anam,menyampaikan,Kampung Sehat Berbasis PHBS adalah kampung yang memiliki sumber daya alam dan kemampuan dalam mencegah dan mengatasi masalah kesehatan secara mandiri.Tujuannya,memberikan pemahaman terutama kepada pasien dan keluarga yang berkunjung terkait pentingnya menjaga prilaku hidup bersih dan sehat.

"Sesuai Program Bupati dan Dinas Kesehatan yaitu Kabupaten Pasuruan sehat,maka Puskesmas Lekok membuat inovasi kampung sehat di tiap desa yang ada di Kecamatan Lekok. Kami berupaya menyukseskan program PHBS.Penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat juga dilakukan melalui posyandu disetiap desa,"ujar Saiful Anam.

Ia menambahkan,dasar penerapan Kampung Sehat Berbasis PHBS yakni kampung atau RW dilingkungan yang memiliki Posyandu membantu mensosialisasikan progran PHBS kesetiap angngota posyandu.

"Tujuan Kampung Sehat yakni menciptakan masyarakat mandiri untuk hidup sehat melalui kampung sehat berbasis PHBS,"pungkasnya.(A/had).
Read more

Unjuk Prestasi Ungkap Ops Semeru 2019, Polres Pasuruan Ranking 5 Besar

Kapolres Pasuruan Pamer Hasil Tangkapan Ops Sikat Semeru 2019
Pasuruan, Pojok Semeru.
Konferensi Pers operasi sikat semeru 2019, Polres Pasuruan, Selasa (1/19/2019), digelar di pelataran Mapolres Pasuruan, acara ini di pimpin langsung oleh Kapolres Pasuruan AKBP Rofiq Ripto Himawan SIK, SH, MH.,

Dalam acara tersebut Kapolres menunjukkan sejumlah Barang Bukti dari hasil pengungkapan kejahatan selama Ops Sikat Semeru 2019 berlangsung, diantaranya adalah 10 unit sepeda motor, 1 unit sepeda gunung, 1 bilah pisau, beberapa pakain, dan 6 unit Handphone beserta kardus pembungkusnya.

Pengungkapan kali ini Polres Pasuruan berhasil mengungkap kasus tindak pidana sebanyak172 kasus, dengan mengamankan 60 tersangka, di antaranya Tindak Pidana Curas sebanyak 23 kasus dengan mengamankan 10 tersangka, tindak Pidana Curat sebanyak 107 dengan mengamankan 40 tersangka, Tindak Pidana curanmor sebanyak 31 kasus dengan mengamankan 8 tersangka, Tindak Pidana pemerasan sebanyak 2 kasus dengan mengamankan 1 tersangka, dan penyalahgunaan sajam sebanyak 1 kasus dengan mengamankan 1 tersangka.

Untuk perangkingan hasil Ops Sikat Semeru 2019 jajaran Polda Jawa Timur, Polres Pasuruan mendapatkan peringkat ke-3 sebagai Polres dengan Pengungkapan kasus terbanyak dan meraih peringkat ke-5 sebagai Polres dengan pengungkapan TO (Target Operasi) terbanyak.

Saat beraudience dengan AKBP Rofiq Ripto Himawan SIK, SH, MH, beliau menyampaikan “dalam acara ini terlihat jelas bahwasanya masih banyak tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Pasuruan di karenakan kurang waspadanya korban tindak pidana.”

“saya berharap agar masyarakat harus bisa menjadi Polisi untuk dirinya sendiri baik di intern pribadi ataupun di lingkungan agar bisa menekan peningkatan tindak pidana di wilayah hukum Polres Pasuruan.”Pungkasnya.(A/car)
Read more

Pelukis Cilik Berprestasi Harumkan SD MI Nurul Huda

Umar Sakirin Kasek SD MI Nurul Huda dan Muhammad Fahri seniman lukis cilik
Pasuruan, Pojok Semeru,
Muhamad Fahri (12),siswa Klas IV MI Nurul Huda Desa Winongan Kecamatan Winongan, telah membuat karya memukau seribu wajah, selain kaya ekspresi dan kaya warna, hasil ketrampilan seni lukisnya juga membuat siapa saja ingin melihat lukisan indah tersebut.

Muhammad Fahri mulai dikenal dikalangan seniman lukis sebagai pelukis cilik berbakat, setelah hasil lukisannya menyabet juara II se Kabupaten Pasuruan, yang mana sebelumnya juga menyabet juara I di tingkat Kecamatan.

"Alhamdulillah siswa kita banyak berpotensi dibidang seni lukis.Juara 1Tingkat Kecamatan beberapa waktu lalu juga juara 2 se Kabupaten Pasuruan 2019,"Terang, Umar Sakirin, Kepala Sekolah MI Nurul Huda, Selasa (1/10/2019).

Goresan halus cat akrilik dengan aksen yang indah menghasilkan karya yang bagus dan sangat hidup, dan hasil karya seni lukis tersebut terpasang didinding sekolah beserta pialanya, diutarakan pula oleh Umar Sakirin, siswa kelas lV ini menekuni seni lukis sejak kecil dan ketrampilannya dalam mendalami seni lukis semakin hari semakin kreatif saat duduk dibangku sekolah MI Nurul Huda Kabupaten Pasuruan.

"Semua hasil karya anak-anak tertempel didinding sekolah, dan ini juga menjadi motifasi siswa siswi yang lain, agar lebih berprestasi, dan berkarakter,  dan itu menjadi tugas kami untuk memberikan bekal pendidikan penguatan karakter anak untuk mendukung program Gerakan Nasional revolusi mental",Tandasnya.

Sementara diakui oleh Muhamad Fahri pelukis cilik MI Nurul Huda, pihaknya merasa termotifasi untuk terus berlatih dan mengasah kemampuannya dalam berkreasi didunia seni lukis, semenjak dirinya terpilih untuk mengikuti lomba-lomba Lukis.

"Semenjak dipilih untuk ikut lomba, saya jadi suka melukis, Apalagi menggambar motif-motifnya, saya akan terus mengasah skill saya untuk lebih hebat lagi",Pungkasnya. (A/had).
Read more