Warga Pertanyakan Peruntukan ADD dan DD Sentul

Kantor Desa Sentul Kecamatan Purwodadi
Pasuruan, Pojok Semeru,
Warga desa Sentul Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan kecewa
Kepada pemerintahan Desa terkait pengelolaan Anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat baik Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), Hal ini diungkapkan oleh warga Desa Sentul yang enggan nama dan identitasnya dimediakan sebut saja berinisial SL (40).

Menurutnya Transparansi pengelolaan keuangan dana desa wajib dilakukan guna memastikan bahwa desa dapat memenuhi prinsip akuntabilitas, Secara spesifik informasi publik, yang selama ini diatur dalam UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP). Dan desa menjadi salah satu institusi pemerintahan publik yang turut menjadi aktor dalam UU KIP tersebut.

Kucurangan dana desa yang diberikan pemerintah pusat diduga banyak dimanfaatkan oleh para oknum kepala desa untuk menimbun harta pribadi. Pasalnya, tidak sedikit kades yang berani untuk tidak transparan dalam mengelola dana tersebut.

"Tak sedikit kades yang tidak pernah mengajak warga bermusyawarah dalam mengelola dana tersebut. Jangankan ngajak warga, perangkat desanya sendiri tak diajak lagi musyawarah. Ini terjadi di salah satu desa, dan mungkin desa-desa lain ada juga yang begitu," jelas SL  (40) kepada awak Media, Senin (14/10/2019).

Pria itu mengungkapkan bahwa perwakilan dari masyarakat, kepala Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang justru sama sekali tidak tahu menahu berapa besaran dana desa yang diterima desa tersebut.

"Jangankan nominal (dana desa) secara total, berapa besaran pencairan tahap pertama juga yang bersangkutan  malah tidak tahu menahu. Saya tahu, karena saya bertanya, tapi yang bersangkutan tidak bisa jawab karena tidak tahu menahu sama sekali, karena sama sekali tidak diajak Kadesnya musyawarah," tuturnya.

Belajar dari kabar-kabar seperti ini, ia berharap setiap kades dapat transparan mengelola dan membelanjakan dana desa. Sebab, jika tidak transparan, bukan tidak mungkin kelak Kades dapat tersandung masalah hukum. Jika Dalam penggunaannya ada pebyelewengan yang tidak sesuai peruntukannya.

" Mengacu pada UU no 6 tahun 2014 tentang desa yang tertuang pada pasal 68, masyarakat bisa meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan hak dan kewajiban masyarakat desa ini, telah memperkuat peran masyarakat desa sebagai subjek pembangunan diwilayahnya sendiri, pengaturan in membuka peran aktif masyarakat desa dalam pembangunan diwilayah" tutupnya.

Sementara itu Kades Sentul Kecamatan Purwodadi Sugiyanto yang sebelumnya sempat dikonfirmasi, menganggap permasalahan tersebut dengan enteng, pasalnya Ia berpendapat hal tersebut sudah biasa terlebih masa mendekati Pilkades.

"Itu biasa mas, terlebih mau Pilkades seperti ini, pasti rifal politik pilkades sudah cari kesalahan pemerintahan desa yang lama",Pungkasnya. (Aa).
Load disqus comments

0 Comments